Memverifikasi Pilihan Halal saat Wisata Kuliner: Sertifikat, Label, dan Penahapan 2028

Spanduk bertuliskan “halal”, kaligrafi di dinding, atau keterangan “no pork no lard” di menu sering dijadikan pegangan saat memilih tempat makan di kota yang belum dikenal. Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), tanda-tanda seperti itu tidak membuktikan apa pun. Dalam berita resmi BPJPH tertanggal 14 Desember 2025, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa kehalalan produk hanya dapat dibuktikan melalui sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH, bukan oleh klaim lisan, tulisan, atau atribut keagamaan penjual.

Artikel ini menyusun langkah verifikasi dari dasar hukumnya. Bagian awal membedakan jadwal per kategori setelah perubahan PP 40/2026, termasuk akhir penahapan UMK pada 17 Oktober 2028. Bagian berikutnya menguraikan perbedaan sertifikat, label, dan pernyataan pelaku usaha, lalu cara memeriksa nomor sertifikat. Bagian akhir membahas situasi yang sering ditemui pelancong: warung tanpa label, oleh-oleh dari luar negeri, dan produk yang dijual curah.

Jadwal per kategori setelah perubahan PP 40/2026

Dasar kewajiban sertifikasi halal adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aturan pelaksananya kini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang ditetapkan dan diundangkan pada 17 Oktober 2024 serta menggantikan PP Nomor 39 Tahun 2021. Pasal 2 PP tersebut menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban itu, tetapi wajib diberi keterangan tidak halal.

Kewajiban tersebut tidak berlaku serentak. Pasal 160 PP 42/2024 sebagaimana diganti Pasal I PP 40/2026 membedakan skala usaha dan kelompok produk. Untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan, jadwal berikut perlu dibaca sesuai kategorinya:

1. 17 Oktober 2019: penahapan dimulai untuk semua skala usaha.
2. 17 Oktober 2024: penahapan berakhir bagi pelaku usaha menengah dan besar. BPJPH menyatakan kewajiban bagi kelompok ini berlaku penuh sejak tanggal itu.
3. 17 Oktober 2028: akhir penahapan bagi pelaku usaha mikro dan kecil menurut Pasal 160 ayat (2). Pasal 160 ayat (1a) menetapkan mulai 18 Oktober 2028 bagi Produk jasa yang terkait dengan makanan, minuman, dan hasil sembelihan, selain jasa penyembelihan.
4. 18 Oktober 2028: kewajiban untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari luar negeri dimulai setelah mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal, sesuai Pasal 160 ayat (3).

Tanggal UMK sebenarnya pernah bergeser. Siaran pers Kementerian Agama yang dimuat BPJPH pada Mei 2024 menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo memutuskan dalam rapat terbatas 15 Mei 2024 untuk menunda kewajiban bagi produk makanan dan minuman UMK dari 18 Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. Saat itu aturannya masih PP 39/2021, yang menetapkan akhir penahapan pada 17 Oktober 2024 untuk semua skala. PP 42/2024 kemudian memisahkan tanggal untuk usaha menengah-besar dan UMK.

Sebelum perubahan melalui PP 40/2026, pemerintah menyiapkan penerapan jadwal lama Oktober 2026. BPJPH melaporkan bahwa Kantor Staf Presiden menggelar rapat koordinasi kesiapan implementasi wajib halal bersama kementerian dan lembaga terkait pada 7 September 2026. BPJPH juga mengumumkan pada Desember 2025 bahwa pemerintah menyediakan 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi produk UMK pada 2026. Bagi pelancong, tambahan waktu penahapan sampai 17 Oktober 2028 tidak menggantikan pemeriksaan sertifikat usaha atau produk yang dipilih. Usaha dapat sudah bersertifikat, masih menyiapkan permohonan, atau belum bersertifikat; status satu tempat harus diperiksa pada bukti yang benar-benar tersedia. Jangan menyimpulkan semua warung telah bersertifikat dari tanggal kalender, dan jangan menyamakan permohonan yang sedang diproses dengan sertifikat yang telah terbit.

Pasal II PP 40/2026 memerintahkan penyesuaian peraturan pelaksanaan PP 42/2024. Karena itu petunjuk pengurusan atau ketentuan teknis yang dibaca dari dokumen lebih lama tetap perlu dicocokkan dengan informasi resmi terbaru BPJPH. Pembaruan kalender tidak boleh dibaca sebagai bukti status sertifikat satu usaha, dan tidak membatalkan perlunya memeriksa nama produk, pelaku usaha, serta ruang lingkup yang tercantum pada sertifikat.

Sertifikat, label, dan pernyataan pelaku usaha

Sertifikat halal

Laman tanya jawab BPJPH mendefinisikan sertifikat halal sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis. Sertifikat berlaku sejak diterbitkan dan tetap berlaku selama komposisi bahan dan proses produk halal tidak berubah, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Satu pendaftaran mencakup satu jenis produk. BPJPH memberi contoh: usaha yang menjual bakso dan roti mendaftar dua kali, sedangkan minuman jeli dengan beberapa varian rasa cukup satu sertifikat. Untuk usaha katering, semua menu masuk dalam satu sertifikat.

Pasal 90 PP 42/2024 menambahkan satu hal tentang produk yang berkembang. Perubahan komposisi bahan yang wajib diikuti pembaruan sertifikat termasuk pengembangan produk pada jenis produk yang sudah tercantum dalam sertifikat, dan pengajuannya disertai dokumen perubahan bahan, kehalalan bahan yang diubah, perubahan proses, atau pengembangan produk. Artinya, pengembangan produk dalam jenis yang sama tidak berada di luar sistem: produsennya wajib mengajukan pembaruan melalui sistem elektronik terintegrasi BPJPH.

Ketentuan ini penting ketika mencocokkan sertifikat dengan produk. Sertifikat untuk “roti” milik sebuah toko tidak otomatis mencakup bakso yang dijual di etalase yang sama. Sebaliknya, satu sertifikat katering memang dapat mencakup banyak menu.

Label halal nasional

Pasal 106 PP 42/2024 mewajibkan produk yang telah bersertifikat halal untuk mencantumkan label halal. Pasal 107 menyebut label halal paling sedikit memuat logo dan nomor sertifikat atau nomor registrasi. Tanya jawab BPJPH menjelaskan bahwa logo dan label halal ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 145 Tahun 2022 dan Nomor 88 Tahun 2023. Bedanya, logo hanya berisi logogram dan logotipe untuk publikasi, sedangkan label pada kemasan berisi logogram, logotipe, nomor sertifikat, dan garis batas. Warna yang diperbolehkan hanya ungu, hitam, dan putih.

BPJPH juga menyebutkan bahwa produk yang masih memakai label halal MUI lama boleh beredar sampai 2 Februari 2026. Bila stok kemasan lama habis, pelaku usaha wajib mencetak label baru. Artinya, pada akhir 2026 kemasan berlabel halal MUI model lama yang masih dipajang sudah melewati batas yang disebut BPJPH. Hal ini bukan bukti bahwa produknya tidak halal, tetapi menjadi alasan untuk memeriksa nomor sertifikatnya.

Pernyataan halal UMK atau self declare

Pasal 98 PP 42/2024 mengatur bahwa kewajiban sertifikasi bagi UMK didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha. Syaratnya, produk tidak berisiko atau memakai bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, dan proses produksinya sederhana serta dipastikan kehalalannya. Pernyataan itu dilakukan berdasarkan standar halal BPJPH, termasuk akad atau ikrar pelaku usaha, dan melalui pendampingan Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Jalur ini sering disalahpahami sebagai “mengaku halal sendiri”. Faktanya, menurut tanya jawab BPJPH, jalur self declare tetap melewati verifikasi dan validasi pendamping, penetapan kehalalan oleh Komite Fatwa, lalu penerbitan sertifikat oleh BPJPH. Hasil akhirnya tetap sertifikat halal dengan nomor yang dapat dicek. Untuk program sertifikasi gratis SEHATI, BPJPH menyebut syarat antara lain nomor induk berusaha skala mikro atau kecil, bahan halal, proses sederhana, dan paling banyak satu fasilitas produksi serta satu gerai. Pada 2025, BPJPH menerbitkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 yang memasukkan usaha kuliner warung, seperti warung tegal, warung nasi Sunda, dan warung ayam goreng, ke dalam kategori sertifikat halal gratis.

Tiga jalur memeriksa sertifikat di situs BPJPH

Halaman depan situs BPJPH memuat kotak “Cek Produk Halal” dengan tiga kolom pencarian: nama produk, pelaku usaha, dan nomor sertifikat. Tersedia pula tab untuk registrasi sertifikat halal luar negeri. Laman tanya jawab BPJPH menyebut pencarian ini sebagai cara mengecek apakah produk sudah bersertifikat. Kepala BPJPH merumuskannya dengan sederhana: kenali sertifikatnya, cek nomor atau nama produknya, lalu periksa keasliannya di situs tersebut.

1. Melalui nomor sertifikat. Jalur paling akurat. Nomor tercetak pada label halal di kemasan atau pada dokumen sertifikat yang dipajang. Ketik nomor itu, lalu cocokkan nama pelaku usaha, nama produk, dan jenis produk pada hasil pencarian.
2. Melalui nama pelaku usaha. Berguna untuk warung atau restoran yang memajang sertifikat dengan tulisan kecil atau terpantul kaca. Hasil pencarian dapat memperlihatkan produk atau layanan apa saja yang tercakup.
3. Melalui nama produk. Berguna untuk oleh-oleh berkemasan. Bila hasilnya banyak, saring dengan nama merek dan produsen yang tertera di label.

Beberapa hal patut diperhatikan saat mencocokkan. Nama pada sertifikat bisa berupa nama badan usaha, bukan nama dagang di papan warung. Jenis produk harus sesuai dengan yang dibeli. Untuk usaha dengan beberapa cabang, alamat atau cakupan pada hasil pencarian perlu dicocokkan dengan lokasi yang dikunjungi. Bila hasil tidak ditemukan, kemungkinan penyebabnya beragam, misalnya salah ketik, nama badan usaha berbeda, atau produk memang belum bersertifikat. Menanyakan nomor sertifikat dengan sopan kepada penjual biasanya lebih cepat daripada menebak.

Pelaku usaha mengurus sertifikat melalui sistem SIHALAL di ptsp.halal.go.id, yang memerlukan akun. Pembeli tidak perlu masuk ke sistem itu. Pemeriksaan oleh konsumen cukup melalui kotak pencarian di situs BPJPH.

Halal, “no pork no lard”, dan “muslim friendly”

Tiga istilah ini sering muncul berdampingan di menu dan papan nama, padahal kedudukannya berbeda.

Tulisan “no pork no lard” hanya menyatakan ketiadaan dua bahan. Halal menurut BPJPH adalah standar yang harus dipenuhi menyeluruh, mulai dari bahan, proses produksi, hingga penyajian. Daging sapi atau ayam yang tidak disembelih sesuai syariat, kaldu dari sumber yang tidak jelas, atau bumbu yang mengandung bahan dari minuman beralkohol tidak tercakup oleh pernyataan “no pork no lard”. Pasal 71 PP 42/2024, misalnya, mensyaratkan bahan dari hewan sembelihan berasal dari hewan yang disembelih sesuai syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

Istilah “muslim friendly” tidak ditemukan dalam teks PP 42/2024 maupun dalam tanya jawab BPJPH. Maknanya bergantung pada pemakainya. Ada yang memakainya untuk menyebut tersedianya ruang salat, ada yang memakainya untuk dapur tanpa babi tetapi menyajikan minuman beralkohol, dan ada pula yang memang bersertifikat halal. Satu-satunya cara memastikan adalah bertanya dan mengecek sertifikat. Kalimat yang dapat dipakai untuk bertanya tanpa terdengar menuduh dibahas dalam artikel tentang bertanya soal bahan makanan dengan sopan.

Warung, restoran, dan katering yang dikunjungi

Bagi pelancong, sebagian besar keputusan halal terjadi di tempat makan, bukan di rak toko. PP 42/2024 tidak hanya mengatur bahan, tetapi juga tempat dan alat. Pasal 18 mewajibkan tempat penjualan dipisahkan antara yang halal dan yang tidak halal, baik pada sarana penjualan maupun proses penjualannya. Pasal 19 mensyaratkan alat penjualan tidak dipakai bergantian dengan alat untuk produk tidak halal. Ketentuan serupa berlaku untuk pembersihan dan pemeliharaan alat.

Ketentuan ini membantu memahami situasi di pusat jajanan atau food court. Satu gerai bisa bersertifikat, sedangkan gerai sebelahnya menjual olahan babi. Sertifikat gerai pertama mencakup proses dan alat milik gerai itu, bukan seluruh area. Peralatan bersama seperti tempat cuci piring umum, nampan, atau sendok yang dipakai bergantian di area tersebut berada di luar cakupan sertifikat satu gerai.

Untuk warung kecil yang belum memajang sertifikat, dinding tanpa sertifikat belum menjelaskan status halalnya: sertifikat bisa saja ada tetapi tidak dipajang, permohonannya masih diproses, atau usaha itu memang belum bersertifikat. Sebagian warung mengurus sertifikat melalui jalur gratis untuk kuliner warung. Pelancong yang membutuhkan kepastian penuh dapat memilih tempat yang sertifikatnya bisa dicek. Pelancong yang memakai tingkat kehati-hatian berbeda dapat bertanya tentang sumber daging, kaldu, minyak goreng, dan bumbu jadi, lalu memutuskan sendiri. Kedua pilihan itu sah selama tidak mengklaim status halal yang belum terbukti.

Oleh-oleh berkemasan dan produk luar negeri

Untuk produk berkemasan, label halal biasanya tercetak di bagian kemasan yang paling mudah dilihat. Peraturan BPOM tentang label pangan olahan juga menyebut keterangan halal bagi yang dipersyaratkan sebagai salah satu isi label. Langkah lengkap memilih oleh-oleh, termasuk membaca nomor P-IRT dan izin edar BPOM, dibahas dalam artikel tentang memilih oleh-oleh makanan yang aman.

Untuk produk impor, bedakan pencarian registrasi atau sertifikat dari mekanisme pemastian kesesuaian yang disebut dalam petunjuk lama. Situs BPJPH menyediakan pencarian Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri. Namun, Pasal II angka 1 huruf b PP 40/2026 mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan mengenai pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang diatur dalam peraturan mengenai pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Karena itu, uraian petunjuk lama tentang verifikasi administratif dan pemeriksaan fisik terbatas dalam mekanisme tersebut tidak dipakai sebagai gambaran ketentuan yang kini berlaku. Pencabutan ini tidak dengan sendirinya berarti seluruh pemeriksaan impor atau ketentuan lain mengenai produk luar negeri hilang. Untuk pilihan yang akan dibeli, periksa registrasi atau sertifikat yang dapat ditemukan, cocokkan identitas produk, dan gunakan informasi resmi BPJPH yang berlaku saat pemeriksaan.

Pasal 161 PP 42/2024 sebagaimana diganti PP 40/2026 juga membedakan jadwal produk selain kelompok makanan tersebut. Obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, barang gunaan kategori sandang, penutup kepala dan aksesori, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, perlengkapan kantor, dan alat kesehatan kelas risiko A berakhir masa penahapannya pada 17 Oktober 2028. Obat bebas dan obat bebas terbatas serta alat kesehatan kelas risiko B berakhir pada 17 Oktober 2029. Obat keras selain psikotropika dan alat kesehatan kelas risiko C berakhir pada 17 Oktober 2034. Untuk produk obat, biologi, atau alat kesehatan yang bahan atau cara pembuatannya belum halal, periksa ketentuan khusus kategori tersebut; jangan memindahkan satu tenggat ke semua barang bawaan.

Untuk camilan impor yang dibeli di luar negeri lalu dibawa pulang sebagai oleh-oleh, label halal dari lembaga negara asal belum tentu terdaftar di Indonesia. Mencari nama lembaga atau nomornya di menu registrasi luar negeri BPJPH memberi gambaran awal, meskipun barang bawaan pribadi tidak melewati jalur impor komersial.

Kemasan tanpa label halal yang tetap sah

Pasal 109 PP 42/2024 mewajibkan label halal mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah dihapus atau dilepas. Ayat (3) pasal yang sama mengecualikan empat kondisi dari kewajiban pencantuman label:

• produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin memuat seluruh keterangan;
• produk yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil;
• produk yang dijual curah;
• produk yang dijual terbatas.

Ayat (4) menegaskan bahwa pengecualian itu dibuktikan dengan dokumen sertifikat halal. Contohnya, kue yang dibungkus di depan pembeli di toko kue, bumbu curah yang ditimbang di pasar, atau permen satuan berukuran kecil. Ketiadaan label pada produk seperti itu tidak berarti produknya tidak bersertifikat. Pembeli dapat meminta melihat dokumen sertifikat atau mencari nama pelaku usahanya di situs BPJPH.

Status “sedang diproses”: STTD dan lama pengurusan

Saat bertanya, pelancong mungkin mendengar jawaban “sertifikatnya sedang diurus”. Jawaban itu bisa benar, tetapi kedudukannya berbeda dari sertifikat. Tanya jawab BPJPH menjelaskan bahwa Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) terbit otomatis ketika persyaratan permohonan lengkap dan pembayaran lunas. STTD adalah tanda bahwa dokumen diterima, bukan pengakuan kehalalan produk. Nomor STTD tidak sama dengan nomor sertifikat halal dan tidak dapat dipakai untuk label halal.

Lama pengurusan bergantung pada jalurnya. Untuk jalur self declare melalui program SEHATI, BPJPH menyebut pendampingan proses produk halal paling lama 10 hari, sidang fatwa paling lama 1 hari, dan penerbitan sertifikat paling lama 1 hari setelah penetapan, merujuk PP 42/2024. Untuk jalur reguler, pemeriksaan dilakukan oleh Auditor Halal dari Lembaga Pemeriksa Halal di lokasi usaha. Pasal 79 PP 42/2024 menyebut pemohon reguler harus membayar paling lama lima hari kerja sejak tagihan terbit, dan permohonan dinyatakan ditolak bila pembayaran melewati batas itu.

Bagi konsumen, implikasinya sederhana. Usaha yang sedang memproses sertifikat belum dapat dianggap bersertifikat. Bila beberapa minggu kemudian nama usahanya sudah muncul di pencarian BPJPH, status itu baru dapat dipegang.

Daging, unggas, dan rumah potong

Pasal 160 PP 42/2024 tidak hanya menyebut makanan dan minuman, tetapi juga hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Pasal 71 menjelaskan bahwa bahan dari hewan sembelihan wajib berasal dari hewan yang disembelih sesuai syariat serta memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Penyembelihan itu dilakukan oleh juru sembelih halal di rumah potong hewan atau unggas, atau tempat pemotongan lain, dengan ketentuan rinci yang diatur peraturan menteri. Penjelasan pasal 159 PP tersebut menyebut rumah potong hewan dan rumah potong unggas sebagai contoh jasa penyembelihan.

Bagi warung yang mengajukan sertifikat, asal daging menjadi salah satu titik pemeriksaan utama. Bagi pelancong, informasi ini memberi arah pertanyaan yang konkret. Daging ayam goreng, sate, atau rendang di warung yang belum bersertifikat dapat ditanyakan asal pembeliannya, misalnya dari pemasok yang memiliki sertifikat rumah potong atau dari pasar. Penjual tidak selalu tahu jawabannya, dan ketidaktahuan itu sendiri merupakan informasi yang berguna untuk memutuskan.

Bahan yang tidak wajib dibuktikan dengan sertifikat

Pasal 70 PP 42/2024 mengatur bahwa daftar produk dan bahan yang dipakai dalam permohonan sertifikasi harus berupa bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Ada pengecualian untuk bahan yang berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa proses pengolahan, bahan yang dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan haram, dan bahan yang tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram.

Ketentuan ini menjelaskan mengapa sayur segar, buah, beras, atau garam tidak memerlukan sertifikat tersendiri dalam penyusunan menu sebuah usaha. Titik kritisnya biasanya berada pada bahan olahan dan bahan hewani: daging dan unggas, kaldu bubuk, kecap, saus, mentega, gelatin, perisa, dan bumbu jadi. Pertanyaan kepada penjual menjadi lebih tepat bila diarahkan ke kelompok bahan tersebut, bukan ke seluruh isi piring.

Pengawasan dan sanksi bagi pelaku usaha

Pasal 111 PP 42/2024 menyebut ruang lingkup pengawasan BPJPH, antara lain kehalalan produk, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi dan alat antara produk halal dan tidak halal, serta keberadaan penyelia halal. Ketentuan sanksinya diperinci dalam Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yang ditetapkan 11 Mei 2026 dan berlaku sejak diundangkan pada 5 Juni 2026. Pasal 7 peraturan tersebut menyebut sanksi administratif bagi pelaku usaha berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, dan/atau penarikan barang dari peredaran.

Keberadaan sanksi berarti sertifikat yang pernah terbit dapat dicabut. Itulah sebabnya mencocokkan nomor di situs BPJPH tetap berguna meskipun dokumen sertifikat terpajang rapi di dinding. Dokumen fisik menunjukkan status pada saat dicetak, sedangkan pencarian daring menunjukkan data terkini yang tersedia di sistem.

Situs BPJPH juga menautkan layanan bernama Kuliner Halal di kulinerhalal.com, yang memperkenalkan diri sebagai platform pencarian tempat makan halal dengan fitur cek sertifikasi. Direktori semacam ini memudahkan mencari pilihan di kota asing, tetapi status setiap tempat tetap paling aman dicocokkan dengan pencarian di situs BPJPH sendiri.

Contoh situasi di perjalanan

Situasi berikut ditulis sebagai contoh penerapan, bukan laporan kejadian.

Rumah makan dengan spanduk besar bertuliskan halal

Misalkan sebuah rumah makan di kawasan wisata memasang spanduk “100% halal” tanpa logo BPJPH. Langkah pertama adalah mencari sertifikat yang dipajang di dekat kasir. Bila tidak ada, tanyakan nama badan usahanya, lalu cari di situs BPJPH. Bila hasilnya ditemukan dan jenis produknya sesuai, spanduk itu kebetulan benar. Bila tidak ditemukan, spanduk tersebut hanyalah klaim penjual.

Kedai mi dengan tulisan “no pork no lard”

Andaikan sebuah kedai mi menulis “no pork no lard” di menu. Pertanyaan lanjutan yang relevan adalah sumber dagingnya, isi kaldu, minyak bumbu, dan apakah ada arak masak atau angciu dalam saus. Jawaban yang jelas membantu, tetapi menurut BPJPH tetap tidak menggantikan sertifikat. Keputusan akhirnya kembali pada tingkat kehati-hatian masing-masing.

Pusat oleh-oleh dengan produk berlabel MUI lama

Misalkan kemasan dodol di rak masih memakai logo MUI model lama. Nomor sertifikat yang tercetak dapat dicari di situs BPJPH. Bila produk dan produsennya ditemukan, status sertifikatnya bisa diketahui terlepas dari desain label yang belum diperbarui. Di luar soal halal, label lama juga memberi petunjuk bahwa kemasan tersebut mungkin dicetak sebelum batas peralihan, sehingga tanggal kedaluwarsanya patut diperiksa.

Kue yang dibungkus langsung di depan pembeli

Misalkan sebuah toko kue tradisional membungkus kue lapis dan bolu ke dalam kotak polos di depan pembeli tanpa label halal. Situasi ini termasuk pengecualian Pasal 109 ayat (3) untuk produk yang dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil. Pertanyaan yang tepat adalah apakah toko memiliki dokumen sertifikat halal. Bila ada, nomornya dapat dicek. Bila tidak ada, kotak tanpa label itu tidak membawa informasi status halal apa pun.

Menu vegetarian di restoran yang tidak bersertifikat

Hidangan sayur di restoran yang menyajikan menu nonhalal dapat bebas daging, tetapi tetap dimasak dengan wajan, minyak, atau kaldu yang sama. Pertimbangan bahan hewani tersembunyi pada menu sayur dibahas lebih jauh dalam artikel tentang wisata kuliner untuk vegetarian. Untuk kebutuhan halal, Pasal 19 PP 42/2024 tentang pemisahan alat memberi alasan mengapa pertanyaan tentang peralatan masak tetap relevan.

Laporan klaim halal hingga tenggat obat dan kosmetik

Ke mana pelancong dapat melaporkan klaim halal yang menyesatkan?

Situs BPJPH memuat tautan pengaduan jaminan produk halal dan kanal LAPOR!. Simpan nama usaha, alamat, waktu, dan bukti tulisan klaim sebelum membuat laporan.

Apa yang terjadi pada sertifikat bila produsen mengganti bahan?

Pasal 90 PP 42/2024 mewajibkan pelaku usaha yang mengubah komposisi bahan atau proses produk halal setelah bersertifikat untuk memperbarui sertifikatnya melalui sistem elektronik BPJPH. Pembaruan itu tidak mengubah nomor sertifikat sebelumnya.

Bagaimana jadwal obat dan kosmetik setelah PP 40/2026?

Pasal 161 PP 42/2024 sebagaimana diganti PP 40/2026 menetapkan akhir penahapan obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik pada 17 Oktober 2028. Obat bebas dan obat bebas terbatas berakhir 17 Oktober 2029; obat keras selain psikotropika berakhir 17 Oktober 2034. Jadwal ini berbeda menurut kategori, bukan menurut tanggal perjalanan.

Siapa yang menetapkan kehalalan produk sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat?

Pada jalur reguler, penetapan dilakukan melalui sidang fatwa MUI setelah pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Pada jalur self declare, penetapan dilakukan Komite Fatwa Produk Halal.

Halal dalam peraturan dan laman BPJPH

• PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal — Database Peraturan JDIH BPK RI.
• PP Nomor 42 Tahun 2024 (berkas PDF) — Database Peraturan JDIH BPK RI.
• PP Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024 (PDF resmi) — JDIH BPJPH; Pasal I mengganti Pasal 160–161, diakses 22 Oktober 2026.
• Cek Produk Halal — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
• FAQ BPJPH: sertifikat, label halal, dan self declare — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
• Kepala BPJPH: Kehalalan Produk Dibuktikan dengan Sertifikat Halal, Bukan Klaim atau Atribut Keagamaan — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
• BPJPH: 17 Oktober 2026 Produk Makanan-Minuman UMK Harus Sudah Bersertifikat Halal — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
• Sambut Wajib Halal Oktober 2026, Kepala BPJPH Serukan Tertib Halal — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
• Perkuat Implementasi Wajib Halal Oktober 2026, Pemerintah Gelar Rakor di KSP — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
• Pemerintah Gratiskan 1,35 Juta Sertifikat Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil di Tahun 2026 — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
• Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi Administratif — Database Peraturan JDIH BPK RI.
• Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan — Database Peraturan JDIH BPK RI.
• Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerintah — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.